Pendapatan Daerah 2011 Lebihi Target

Wednesday, May 23, 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menggelar rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2011 di gedung Dewan, kemarin. Salah satu laporan yang disampaikan Bupati Ahmad Marzuqi kepada legislatif adalah total pendapatan daerah Rp 1,17 triliun atau 102,55% dari rencana Rp 1,14 triliun.
Adapun total belanja yang direncanakan Rp 1,20 triliun terealisasi 93,5% atau Rp 1,13 triliun, sehingga terdapat penghematan Rp 78,73 miliar. Dari perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi total belanja ini, APBD 2011 mengalami surplus Rp 39,96 miliar.
’’Laporan keuangan ini telah diaudit BPK pada awal tahun ini. Hasilnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,’’ ucap Marzuqi.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Yuli Nugroho itu, Bupati membacakan laporan  setebal 45 halaman.  Program pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas.
’’Tahun lalu, persentase kelulusan SD 100%, dibarengi kelulusan SMP/MTs 99,27%, dan SMA/MA/SMK 99,9% atau di atas rata-rata nasional 99,23%,’’ ungkap Marzuqi.
Di bidang kesehatan, Marzuqi melaporkan realisasi Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Daerah (Jamkesmasda) naik dari Rp 5,29 miliar sepanjang 2010 menjadi Rp 7,76 miliar pada 2011. ’’Lalu Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan anggaran lebih dari Rp 4 miliar dari Pemerintah Pusat, sepanjang 2011 untuk kelahiran 21.817 bayi,’’ tuturnya.(H75-57)

Read more ...

PKL Trotoar Pantai Kartini Ditertibkan

Thursday, February 3, 2011

Untuk meningkatkan keindahan dan ketertiban obyek wisata Pantai Kartini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menata kembali lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di obyek wisata tersebut. Jika sebelumnya, puluhan lapak yang berada di depan patung kura-kura terlihat memadati trotoar pejalan kaki, hingga Selasa (1/2) sudah terlihat rapi.

Kasi Bina Operasional dan Penegakan Perda Satpol PP Jepara Rustamaji mengatakan, penertiban lapak-lapak PKL sudah dilakukan sejak tanggal 20 Januari lalu. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung pantai yang melintas di trotoar depan patung kura-kura raksasa.

“Kami sudah meminta kepada para pedagang, untuk menempati areal yang sudah ditetapkan” ujar Rutamaji.

Lebih lanjut Rustamaji mengatakan, sesuai dengan tata kelola obyek wisata, trotoar yang berada di depan patung kura-kura dimanfaatakan oleh para pejalan kaki. Namun, oleh para PKL hal ini digunakan untuk menggelar lapak-lapak mereka. Sehingga keindahan pantai tertutup oleh lapak tersebut. Untuk itu, Satpol PP mengembalikan fungsi trotoar seperti sedia kala. Saat ini ada sekitar 40 PKL yang berjualan di lokasi tersebut, dengan pendekatan persuasif melalui paguyuban pedagang, mereka akhirnya bersedia menempati lokasi yang sudah ditentukan.

Manajer Pantai Kartini Siswanto mengatakan, pengelola terus melakukan pengawasan serius terhadap PKL tersebut utamanya yang sebelum ada penertiban menempati area di sekitar kura-kura. Pihaknya terus menerus memberikan imbauan-imbauan agar PKL tetap disiplin dan tertib dan berjualan, tidak kembali merangsek seperti beberapa waktu lalu. Selain itu, menjaga kebersihan petugas kebersihan intensitasnya lebih sering. Melihat ada sampah yang berserakan, petugas langsung membersihkannya.

Di pantai Kartini, selain tersedia fasilitas aquarium raksasa, juga tersedia sarana pendukung seperti dermaga, motel, permainan anak-anak, dan lain-lain. Suasana di sekitar pantai yang cukup sejuk juga memberikan kesan tersendiri buat pengunjung. (Ardiansyah)

Read more ...

Pemilukada Cukup dengan Rp 17 M

Friday, August 13, 2010

JEPARA-Pengajuan anggaran Pemilukada 2012 Kabupaten Jepara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara kembali evaluasi pihak Pemkab Jepara. Sebelumnya KPU mengajukan anggaran Rp 29 miliar dan setelah dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 23,9 miliar, namun anggaran itu masih terbilang tinggi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholeh mengatakan bahwa anggaran senilai Rp 23,9 miliar itu, masih terhitung tinggi dibandingkan dengan daerah pemilihan lain, semisal Sukoharjo. "Kami sampai saat ini masih mempelajari dan mengevaluasi anggaran tersebut," jelasnya usai rapat koordinasi dengan KPU Jepara terkait anggaran pemilukada.

Menurut Sholeh, dari hasil peninjauan di beberapa daerah, rata-rata anggaran pemilukada untuk dua putaran hanya sekitar Rp 17 miliar. "Pada awalnya, KPU memang mengajukan Rp 29 miliar. Kemudian kami kembalikan untuk dilakukan rasionalisasi. Dan pada pengajuan kedua, KPU mengajukan anggaran pemilukada sekitar Rp 23,9 miliar atau turun Rp 5,1 miliar. Tapi ini juga masih terhitung tinggi," tuturnya.

Menurut Sholeh, pihaknya saat ini mematok perkiraan anggaran pemilukada sekitar Rp 17 miliar. Hal ini berdasarkan hitung-hitungan jumlah penduduk Jepara, dikalikan Rp 19 ribu. Jadilah kemudian estimasi sebesar Rp 17 miliar.

"Rata-rata daerah lain per pemilih untuk pemilu menghabiskan sekitar Rp 18 ribu hingga Rp 22 ribu. Jepara memilih batas di bawah harga tertinggi dan harga terendah, yaitu Rp 19 ribu per pemilih," katanya.

Karena itu, Sholeh menjelaskan jika pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap anggaran tersebut. Mana yang penting, mana yang bisa dilakukan pemangkasan. "Harapan kami penganggaran Pemilukada 2012 tidak terlalu tinggi, atau setidaknya sama dengan daerah lain. Karena bagaimanapun, anggaran di APBD saat ini juga terbatas tidak hanya untuk pemilukada saja," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jepara Muslim Aisha mengungkapkan jika anggaran Pemilukada 2012 Jepara tidak bisa disamakan dengan daerah lain, termasuk Sukoharjo. Hal ini mengingat Jepara mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Karimunjawa, yang jaraknya jauh dari pusat Jepara dan terbatasi laut.

"Setidaknya biaya operasional untuk pengangkutan properti Pemilukada 2012 yang dibutuhkan di sana, juga tidak sediki. Selain melihat keadaan geografis Jepara yang bergunung dan berpulau, hal lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah nilai indeks harga suatu barang di daerah satu dengan lainnya, juga tidak sama. Dan tiap waktunya nilai barang kadang berubah-ubah," katanya. (zen/mer)

Read more ...

APBD 2010 Naik 11 Persen

Friday, July 16, 2010

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menunjukkan efektifitas waktu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Genap dua pekan bulan Juli berjalan, mereka mulai menyusun perubahan atas APBD 2010. Kondisi serupa belum diberitakan dari daerah-daerah lain, setidaknya di sekitar muria.

Dimulainya penyusunan perubahan APBD 2010, ditandai dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2010 oleh Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM. Penyampaian KUA-PPAS perubahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil ketua DPRD H. Japar, SE.

Dalam proyeksi perubahan yang disampaikan bupati, APBD Jepara tahun ini mengalami kenaikan 11,54 persen. Hal ini didasarkan dari kenaikan belanja daerah. “Pada saat penetapan, belanja APBD Jepara tahun 2010 dipersiapkan sebesar Rp. 817 milyar. Jumlah ini kita proyeksikan naik sebesar Rp. 94 milyar sehingga menjadi Rp. 911 milyar,” kata bupati Hendro Martojo.

Proyeksi kenaikan belanja tak lepas dari meningkatnya pendapatan daerah. Dalam KUA-PPAS perubahan 2010, pendapatan daerah ditarget sebesar Rp. 861 milyar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 71,8 milyar atau 9,11 persen dari saat penetapan yang hanya Rp. 789 milyar.

Selisih pendapatan dan belanja pada perubahan, mengakibatkan APBD mengalami defisit sebesar Rp. 50 milyar lebih. Jumlah defisit perubahan membengkak Rp. 22 milyar (80,24 persen) dari defisit yang diproyeksikan saat penetapan yang hanya sebesar Rp. 27 milyar. Namun kenaikan defisit ini bisa ditutup dari pos lain.

“Defisit ditutup dari surplus pembiayaan yang juga sebesar Rp. 50 milyar,” kata bupati. Sama dengan defisit, surplus pembiayaan ini juga naik dari Rp. 27 milyar menjadi Rp. 50 milyar.

Surplus pembiayaan ini sendiri diperoleh dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) tahun 2009 setelah dikurangi pengeluaran untuk pembiayaan penyertaan modal BUMD, dana talangan LUEP, dan dana bergulir.

“Sebelum kami setujui, rapat akan dilanjutkan besok (15/7) dengan agenda pandangan umum anggota dewan dan jawaban eksekutif,” kata Japar. (Sulismanto)

Read more ...

Adipura Keenam Beruntun

Friday, June 11, 2010

Prestasi Jepara di bidang kebersihan kota memang luar biasa. Kesan kumuh yang biasa melekat di daerah pantai sama sekali tak nampak di kota kelahiran RA. Kartini. Malah bisa dibilang Jepara sebagai prototype kota pantai yang indah dan bersih. Pengakuan itu muncul dari pemerintah pusat yang tahun ini kembali menganugerahkan Piala Adipura kepada Jepara untuk kategori kota sedang yang keenam kali berturut-turut.

Dari 41 kota sedang yang mendapatkan Adipura, Jepara berada pada urutan kedua setelah Tulungagung. Pada tahun sebelumnya Jepara berada di urutan keempat. ”Perbaikan peringkat ini hasil kerja keras seluruh masyarakat Jepara”, ujar Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM seusai menerima Piala Adipura dari presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang (8/6).

Menurut Hendro, Adipura bukanlah sasaran utama penataan kota Jepara. ”Penghargaan itu hanya sasaran antara untuk menumbuhkan budaya bersih dan sehat di tengah-tengah masyarakat. Karena itu pemkab senantiasa berusaha untuk menjadikan kota Jepara sebagai kota yang manusiawi dan familier kepada semua orang,” tambah Hendro Martojo.

”Karena itu penghargaan pemerintah pusat ini harus dijadikan motivasi bagi seluruh warga masyarakat Jepara untuk terus mempertahankan kebersihan dan keindahan kota. Masih banyak kawasan di Jepara yang perlu ditata dengan baik. Disamping mempertahankan daerah yang telah bersih agar tetap baik juga bukan pekerjaan mudah.” lanjutnya.

Di samping Adipura, Jepara juga menjadi satu-satunya kota di Jawa Tengah yang berhasil memboyong Piala Adiwiyata Lestari yang diraih SD N Panggang 4.

Meski Piala Adipura tersebut bukanlah sasaran utama dalam penataan kota, penghargaan ini diharapkan mampu melecut semangat masyarakat untuk menumbuhkan budaya bersih. Untuk itu, Pemkab Jepara berencana melakukan kirab piala ini di Jepara. Kepala Bagian Humas Setda Jepara Drs. Hadi Priyanto, MM mengatakan, kirab akan dilakukan Rabu besok (9/6). ”Kirab diawali dari perbatasan Demak-Jepara, tepatnya mulai dari Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, sampai dengan pendopo kabupaten,” kata Hadi. Di pendopo, bupati berencana menyerahkan piala kepada Ketua DPRD Yuli Nugroho, SE, sebagai simbol penyerahan kepada masyarakat.

”Sedangkan sebagai ungkapan terima kasih kepada penyapu jalan dan tenaga kebersihan, akan diserahkan tali asih kepada mereka,” lanjut Hadi Priyanto. Tali asih yang akan diserahkan bupati, rencananya diterima oleh 226 orang yang berada di garda terdepan pemeliharaan lingkungan. Mereka terdiri dari penyapu jalan, tenaga kebersihan dari sejumlah ruang publik seperti Satgas Kaliwiso, pasar, pantai, dan obyek wisata. Setiap paket tali asih terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 100 ribu dan beras masing-masing 10 kg.

Read more ...

Bupati Awali Sensus 2010 di Jepara

Saturday, May 8, 2010

Pencanangan sensus Penduduk 2010 tingkat Kbupaten Jepara diawali dengan sensus di rumah dinas bupati Jepara. Kedatangan petugas yang didampingi langsung kepala BPS Kabupaten Jepara Win Gunawan, diterima langsung oleh bupati J bersama Ny. Endang Budiwati Hendro Martojo, Sabtu (1/5).

Usai petusanya melaksanakan tugas, Win Gunawan dihadapan bupati menyampaikan bahwa pendataan kali ini memang dilaksanakan secara detail. Termasuk didalamnya para tuna wisma bahkan orang asing yang membuka usaha di Jepara.

Pada tanggal 15 Mei mendatang, pada tengah malam akan mendata langsung, karena pada jam-jam demikian merupakan saat istirahat. Didampingi Kasi Astatistik, Integrasi, serta Kasi Distribusi dan petugas sensus, win berharap sensus dapat berjalan lancar dan sukses. Berhasil dalam arti kepastian semua warga dapar tercacah serta data sensus benar-benar valid. Sehingga kedepan dapat menjadi bahan acuan dalam berbagai pengambilan kebijakan oleh pemerintahan.

Bupati berharap segenap lapisan masyarakat Jepara hendaknya turut menyukeskan sensus penduduk tahun 2010. Caranya adalah proaktif dan memberikan data dan keterangan sebenar-benarnya. Kebenaran data ini penting artinya untuk bagi pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

"Tanpa dukungan data yang nyata maka ke depan akan selalu terjadi kerancuan dalam pelaksanaan dan penyebaran pembangunan," tegasnya.

Sensus penduduk tahun 2010 akan berlangsung selama sebulan penuh. (Setya Budiyana)

Read more ...

Registration of CPNS 2009 through Post Ofice and Online

Tuesday, October 20, 2009

Registration of civil servants candidate (CPNS) in Jepara district, Central Java, including planned use of two ways. First, through the online system and application both, through the post offices as done as revenue system last year.

Kabid Planning and Development Staff Nurkowan Regional Personnel Agency (BKD) to explain the mechanism of Jepara registration in two ways it is more complete than last year that only through the post.

Registration through the online system to register by opening and accessing the website provinces. Planned website addresses that can be used and addressed to the www.bkdjawatengah.go.id. In the registration form, the applicant could fill a variety of things ranging from identity to the targeted job.

"But for the exact website address that can be used applicants, we must wait for the province officially," said Nurkowan yesterday (19/10).

After filling the registration form, the applicants then print or printout. Next the printout to be sent with other files such as copy of diploma and others. Delivery through the post offices.

How to register two entirely through PT Pos. The Applicants make application. Along with the files other specified requirements, cover letter sent through the post offices.

two types of registrations system, Nurkowan suggests to the applicants use the online system. The problem with the register via the Internet can be done anywhere without limit.

"Another advantage the applicants can also find out quickly whether qualified or not qualified. Because through online registries include specific code that can be read quickly," he explained.

In contrast to applicants who apply through the post, it can not directly access the relevant whether qualified or not qualified. Registrant through post must be patient waiting for a notification whether or not qualified through the post, too. "We recommend that applicants use the online system because it can more quickly find out whether qualified or not," he said.

Meanwhile, enrollment CPNS according to information obtained from BKD Jepara in Central Java application Propivinsi CPNS possible between 28-31 October. Registration will last for two weeks. While the announcement about the possibility CPNS begin until October 26 next two weeks as well.

This assumption is based on the information according to BKD Nurkowan Java which was informed that details of the formation CPNS 2009 for districts / cities in Central Java has become all. "It's just not been taken. Informasi one week, details will be taken to the Jakarta provincial BKD," explained Nurkowan.

Read more ...

Pilot project of KPE in Jepara

Tuesday, October 13, 2009

JEPARA - Use of electronic systems for civil servants are now increasingly become a trend. Once implemented the electronic attendance neighborhood Jepara Secretariat. Jepara gain the trust of the National Personnel Agency (BKN) to become a pilot manufacturing electronic PNS card (KPE) biometric.

From Monday (12/10), Regional Personnel Agency (BKD) Jepara began to take and validate biometric data. The data include photographs and electronic fingerprints of civil servants in Jepara. This data collection took place at the Multipurpose Building Secretariat Jepara.

Head of BKD Jepara Suliyono through the Head of the Welfare and Data Processing Muh. Nursinwan explains biometric data capture is part of the Implementation System for Electronic-based civil servants Biomettics Year 2009. The system is implemented directly by the National Employment Agency (BKN).

"In Central Java, biometric data acquisition activity in Jepara start in this week and next week to continue in Pati District," said Nursinwan.

Implementation of biometric systems of electronic-based civil servants, by BKN done in stages. This year Jepara allocated only as many as 4206, the total number of 10,363 employees in Jepara. Thus, a shortfall will be filled gradually.

After retrieval and validation of data, then employees will get KPE (PNS Card Electronic). KPE is a civil servant identity card which contains data authentication civil servants and their families, fingerprints and electronic photograph. This card can be used for payroll services, health, pensions, retirement savings, savings for housing, banking and other transactions.

Thus replacing the function KPE employee card (Karpeg). KPE also has a function to access the civil servants welfare services.

As the implementation of the utilization of KPE as a means of banking transactions, BKD, Central Java Province is currently a Memorandum of Understanding with the Bank Jateng. If realized, this card can function as an ATM card.

Read more ...