Subsidi BBM Karimunjawa Membengkak

Thursday, July 5, 2012

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) berupa solar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Karimunjawa dari APBD Semester Kedua 2012 ini membengkak. Bila pada perhitungan awal dengan menggunakan solar bersubsidi sokongan APBD dari pertengahan sampai akhir tahun ini Rp 225 juta, maka kini membengkak menjadi Rp 925 juta.
Pembengkakan subsidi itu tak lepas dari aturan Pertamina yang meminta semua PLTD di Karimunjawa menggunakan solar nonsubsidi. Terdapat enam PLTD di Kecamatan Karimunjawa, yaitu PLTD Nyamplungan, PLTD Karimunjawa, PLTD Kemujan, PLTD Parang, PLTD Nyamuk, dan PLTD Genting. Semua PLTD itu juga sedang dalam kondisi butuh pasokan solar untuk menjamin listrik di empat desa di Karimunjawa tetap menyala dengan segala keterbatasannya.
Wakil Bupati Subroto mengemukakan, Pemkab sepekan lalu menerima surat dari Pertamina yang meminta agar solar untuk PLTD menggunakan nonsubsidi dengan harga Rp 8.500 per liter atau setelah sampai Karimunjawa menjadi Rp 9.500 per liter. Sebelumnya PLTD menggunakan solar bersubsidi dengan harga Rp 4.500 per liter atau menjadi Rp 5.200 per liter.
''Mau tidak mau permintaan dari Pertamina itu harus dipenuhi. Efeknya, subsidi Pemkab tentu saja membengkak,'' tandas Subroto, kemarin.
Dia mengungkapkan, telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas masalah itu. Karena keterbatasan ketersediaan solar, langkah darurat yang bisa dilakukan saat ini mengurangi jam operasi PLTD dari semula pukul 18.00-06.00 dipotong separo menjadi pukul 18.00-24.00.
''Saat ini kami sedang dalam proses membahas APBD Perubahan untuk alokasi subsidi solar Karimunjawa yang membengkak itu,'' ujar Subroto.
Di sisi lain, Pertamina menambah kuota solar untuk Karimunjawa yang terpenuhi lewat Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Ujungbatu dan SPBN Kedungmalang, dari kuota lama 225.000 liter per bulan menjadi 328.000 liter per bulan. Khusus untuk kebutuhan nelayan Karimunjawa, per bulan 145.000 liter.
''Khusus selisih harga solar di daratan Jepara dengan Karimunjawa rata-rata Rp 1.000 per liter, Pertamina berharap, harga itu sama dan normal seperti di SPBU. Tentu saja selisih harga itu perlu ada subsidi dari Pertamina,'' tandas Subroto. (H15-57)

Read more ...

Landasan Pacu Bandara Dewadaru Karimunjawa di Perpanjang

Sunday, December 4, 2011

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mendukung pengembangan Bandara Dewandaru di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Pengembangan yang dilakukan antara lain memperpanjang runway atau landasan pacu dari semula 950 meter menjadi 1.400 meter. Adapun, target pengembangan itu diharapkan bisa terselesaikan pada tahun 2012.

"Kondisi bandara saat ini hanya bisa digunakan untuk mendarat bagi pesawat kecil. Perpanjangan landasan pacu ini memang harus dilakukan supaya bandara bisa dipakai untuk pesawat yang lebih besar, tiap tahun ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk pengembangan ini," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Herry Bakti usai pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di ruang rapat lantai dua kantor gubernuran, Jumat (25/11).

Pihaknya mengatakan, pengembangan bandara ini bisa terealisasikan berkat sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pengembangan bandara ini akan memberikan kontribusi bagi daerah, khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Karimunjawa. Sejauh ini, pengembangan bandara masih relatif lancar, termasuk pembebasan lahan yang belum menemui kendala berarti.

Selain Herry, penandatanganan nota kesepahaman itu dilaksanakan Gubernur Bibit Waluyo, dan Bupati Jepara Hendro Martojo. Saat diwawancarai wartawan, Bibit berharap pengembangan bandara tersebut bisa diselesaikan sebelum penerapan program Visit Jawa Tengah (VJT) 2013. Pihaknya menyambut baik atas respons yang dilakukan Kemenhub untuk memperbaiki dan memperpanjang landasan pacu.

"Kami harap masyarakat bisa mendukung pengembangan bandara Dewandaru. Jangan sampai kawasan ini terisolir, pengembangan ini penting supaya lokasi wisata bisa makin diminati serta banyak dikunjungi," ungkapnya.

Progres dalam rangka memicu daya ungkit perekonomian, kuncinya memang pada tiga hal yaitu pembenahan transportasi udara, darat, dan laut. Pertumbuhan ekonomi lancar bila kondisi jalan pelabuhan dan bandara membaik. (Bivie Thohir Prayoga)

Read more ...

Pelaku Bisnis Mebel Berkurang

Sunday, July 17, 2011

Pelaku mebel di Jepara makin menyusut jumlahnya. Pada 2005 tercatat ada 15 ribu pelaku usaha. Jumlah tersebut mengalami penyusutan sekitar 30 persen menjadi 12.000 pengusaha pada 2010.
”Saat ini, jumlahnya menyusut menjadi 11.986 pengusaha,” kata anggota The Center for International Forestry Research (Cifor), Nita Irawati Murjani SSi MAIA dalam peluncuran Peta Wisata dan Belanja Mebel Jepara dan Buku ”Menunggang Badai”, di Ciputra Hotel, Kamis (14/7).

Kebanyakan dari mereka, jelas Nita, terlibas oleh persaingan semakin ketat. Awalnya, banyak pengusaha baru yang bermunculan. Hanya saja mereka tidak dibekali dengan ketrampilan yang memadai. Akhirnya kulitas produksi mereka seadanya, dan kalah dengan pengusaha besar dengan hasil produk yang lebih berkualitas,” kata dia.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara menunjukkan, bahwa mebel produksi Jepara menyumbang sekitar 10 persen dari total ekspor mebel Indonesia ke perdagangan dunia. Capaian support mereka mencapai 135 milyar dolar AS pada 2009.
”Hanya saja, perdagangan mebel Jepara ternyata masih banyak dikuasai pebisnis besar. Akses pasar dari perajin kecil masih sangat lemah,” tuturnya.

Wisata

Menilik kondisi yang ada, Nita menganggap mebel Jepara bisa menjadi komoditi wisata menjanjikan. Ini ditunjang dengan kunjungan wisatawan ke Jepara yang menunjukkan tren peningkatan. ”Pada Mei 2011 jumlah kunjungan wisatawan ke Jepara mencapai 2.970 orang,” imbuhnya.

Peta wisata dan belanja mebel Jepara merupakan referensi sangat penting bagi upaya memajukan kerajinan mebel.
Peta tersebut menampilkan secara komprehensif informasi tentang tempat dan jalan menuju sentra kerajinan mebel Jepara. Hal itu dirasa perlu mengingat sejumlah perajin menempati lokasi tanpa adanya nama jalan.
”Peta ini akan meningkatkan akses langsung wisatawan kepada para perajin. Diharapkan pemasaran mebel Jepara tidak hanya bergantung pada distributor besar,” jelas Nita.

Read more ...

Saat KMP Muria Dicarikan Pasangan

PULUHAN calon penumpang di Karimunjawa yang sudah memegang tiket KMP Muria kecewa, sebab tidak bisa berangkat ke Jepara. “Kami tidak tahu, sebagai rakyat kecil hanya bisa pasrah diperlakukan sewenang-wenang. Sudah membeli tiket kapal, sampai dermaga pukul 06.30 KMP Muria berangkat begitu saja tanpa pemberitahuan atau aba-aba kepada pemegang tiket. Padahal, jadwal berangkal seharusnya pukul 08.00 WIB,” ujar Zainal Marlis.

Kepasrahan mau tak mau harus diterima Abdul Rosyid, Carik (Sekretaris Desa) Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. Sebab, anaknya yang akan kembali ke kampus, tak bisa berangkat. Padahal sudah ada jadwal ujian. Walau kecewa, calon penumpang yang punya tempat tinggal atau kerabat di Karimunjawa, masih agak lega, sebab tidak mengeluarkan ongkos ekstra untuk akomodasi akibat ‘’over stay’’.

Bagaimana dengan para pelancong, dan pengelola biro perjalanan? Mau tak mau harus rela merogoh kocek lebih dalam untuk menambah biaya pengeluaran. Kekecewaan Marlis dan Abdul Rosyid juga dirasakan lebih dalam oleh Michael, pelaku bisnis pariwisata, dari Nirwana Laut Resor Karimunjawa. “Kami membawa sepuluh wisatawan, enam di antaranya memegang tiket VIP, sampai di dermaga kapal kok sudah berangkat. Berarti ada kursi VIP yang kosong. Kalau tidak siapa yang mengisi? ini aneh sekali,” tukasnya.

Kejadian yang tergambar di atas bukan dalam bulan Juni atau Juli ini, pada saat puncak liburan sekolah. Kejadian itu sudah hampir setahun silam. Tepatnya, pada jadwal pelayaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP Muria) ke Jepara hari Kamis, 16 September 2010. Para calon penumpang adalah warga Karimunjawa yang akan ke Jepara setelah liburan Hari Raya Idul Fitri, juga sebagian wisatawan—termasuk asal mancanegara, yang ingin menikmati suasana Lebaran di Kecamatan yang terdiri atas 27 pulau itu.

Karena tidak terangkut kapal, para pelajar, mahasiswa, pegawai yang ingin kembali ke Jepara daratan, mau tak mau terlambat masuk sekolah/kuliah. . Sebagian calon penumpang, ada yang menerima pengembalian uang tiket, walau cara itu dianggap bukan penyelesaian yang baik. Dan, warga yang tak bisa menunda keberangkatannya ke Jepara, terpaksa menumpang perahu nelayan. Namun, penggunaan kapal nelayan untuk penumpang, secara resmi dilarang oleh Syahbandar/Kantor Pelabuhan.

Kejadian di atas bukan yang pertama, sebab sebelumnya pun sudah sering. Dan ternyata, selalu terulang pada saat musim liburan. Terlebih dengan semakin derasnya informasi dan promosi Karimunjawa ke penjuru dunia—termasuk melalui dunia maya— semakin banyak wisatawan yang berkunjung, termasuk dari luar negeri. Tak hanya musim liburan, pada hari-hari biasa pun arus kunjungan sudah semakin padat, sehingga tidak mengherankan jika terjadi penumpukan calon penumpang pada puncak musim liburan.

Pada dua pekan akhir Juni dan dua pekan awal Juli terjadi lonjakan penumpang yang sangat besar. Baik yang berangkat dari Dermaga Jepara maupun kembali dari Dermaga Karimunjawa, hampir setiap hari ratusan calon penumpang sudah antre. Kebijakan PT ASDP yang menampah pelayaran dari empat kali menjadi enam kali sepekan masih kurang. Sehingga, pada hari Sabtu dan Minggu, KMP Muria terpaksa berlayar bolak-balik. Berangkat pagi dari Jepara, tiba di Karimunjawa sore, pukul sebelas malam kembali ke Jepara, tiba menjelang matahari terbit.

Walau begitu, saking besarnya lonjakan penumpang, tetap saja kapal berkapasistas 250 penumpang yang mulai melayani jalur Jepara-Karimunjawa Oktober 1996 itu tetap tidak mampu memuaskan orang yang akan pergi atau kembali dari Karimunjawa.

Seperti yang dialami rombongan Bertha Suranto asal Jakarta, pada awal Juli lalu. Perempuan yang sudah sering membuat film tentang keindahan Karimunjawa terpaksa berpisah dengan kendaraan yang mereka bawa. Dua mobil Kijang bersama sopir sudah terangkut KMP Muria, sedangkan dia dan rombongan yang sedang sarapan, tidak tahu kalau kapal berangkat lebih awal dari jadwal.

Dia pun terlibat debat segit dengan petugas tiket. ‘’Masak, sudah memegang tiekt tak ada jaminan bisa berangkat. Ini aneh,’’ tukasnya.

Walau begitu, dia tak akan kecewa dan kapok. ‘’Saya sangat mencintai Karimunjawa dan sudah sering mempromosikannya melalui Youtube. Kekesalan ini kami ungkapkan, agar ada perhatian dari ASDP untuk menambah kapal bagi Karimunjawa,’’ ungkapnya.

Tak mau terganggu agendanya, dia pun menyewa kapal yang ongkosnya lebih dari lima juta rupiah. Tak hanya Bertha, rombongan lain pun sama. Rombongan Randy, mahasiswa Fakultas Teknik UGM, yang ingin liburan ke Karimunajwa melalui agen juga bingung, karena tidak terangkut.

Demikian juga puluhan turis yang datang dari sejumlah negara Eropa dan Korea. Calon penumpang yang telantar, mau tak mau harus mencari penginapan untuk menunggu jadwal ke Karimunjawa, esok paginya. Kerepotan juga dialami pegelola tempat penginapan. Bagaimana jika makanan—dalam porsi besar— yang sudah disiapkan untuk menjamu rombongan, ternyata yang ditunggu baru tiba esok pagi.

Namun, tidak semuanya panik. Ada juga yang tetap menikmati suasana. Javier, pemuda, asal Madrid, misalnya. Begitu ‘’terdampar’’ di Dermaga Pantai Kartini Jepara, dia justru menanyakan ke mana arah Pantai Bandengan.

Fans klub Atletico Madrid itu menuturkan, akan jalan-jalan menikmati keindahan Pantai Tirta Samudera Bandengan—yang memiliki pasir putih. Apalagi sekarang sudah ada berbagai fasilitas pesiar laut, misalnya banana boat, atau kano.(47)

Read more ...

Ada Pasar Apung di Jepara

Friday, May 27, 2011

Di desa Demaan kecamatan kota Jepara tepatnya di pinggir pantai kanal orang menyebut berdirilah bangunan pasar tradisional Apung , pasar yang cukup ramai di pagi hari ini dioperasionalkan bulan Januari yang lalu. Sebelum berdiri bangunan pasar apung ini , para pedagang menggelar dagangannya dipinggir-pinggir jalan sehingga jika pagi hari tiba jalan di sekitar pasar menjadi macet. Melihat kondisi tersebut pemerintah Jepara akhirnya membuatkan bangunan pasar permanen dengan kondisi setengah terapung diatas sungai kanal dan juga di pinggir pantai desa Demaan Jepara.

Dengan selesainya pembangunan pasar tradisional Apung ini kemacetan yang terjadi setiap pagi hari di sepanjang pertigaan desa Demaan atau pesajen dapat terkurangi , selain itu bagi pedagang dan pembeli lebih nyaman bertransaksi . Dahulu sebelum ada pasar apung ini setiap hari ada saja kecelakaan kecil yang terjadi misalnya barang dagangan seperti sayur mayur, buah-buahan dan kebutuhan pokok lainnya sering terlindas sepeda motor atau mobil. Selain itu pula sering terjadi adu mulut antara pedagang , pembeli dengan pengendara sepeda motor atau mobil karena terserempet tak di segaja karena macetnya jalan.

“ Ya setelah pasar ini jadi , kita menjadi nyaman berjualan barang dagangan kita aman dari kendaraan yang lalu lalang disepanjang jalan ini , mudah-mudahan semakin ramai dan laris dagangan saya “’ ujar salah seorang pedagang ketika dimintai komentar setelah dioperasionalkannya pasar Apung Tradisional Jepara ini.

Memang para pedagang harus gembira dengan selesainya pembangunan pasar Apung tradisional ini , selain mereka nyaman dalam berjualan , juga pembeli akan semakin ramai berdatangan di pasar ini , selain berbelanja para pembeli juga dapat melihat pemandanga ke laut lepas Jepara yang cukup indah . Apalagi dibawah pasar Apung ini tampak ratusan perahu nelayan yang berjajar rapi serta hilir mudik datang dan pergi ke laut untuk mencari ikan. Bagi pembeli yang belum pernah melihat indahnya pemandangan laut , hal ini dapat menambah kesenangan tersendiri palagi jika sore hari tiba , ketika matahari akan tenggelam ke peraduannya sungguh sangat luar biasa indahnya. Dan hal inilah yang perlu dipikirkan oleh pengelola dalam rangka meramaikan suasana pasar Apung tradisional ini yang tidak hanya sekedar sebagai tempat jual beli saja , namun dikembangkan menjadi obyek wisata.

Misalnya jika sore hari pasar Apung tradisional ini dijadikan tempat untuk mangkalnya para pedagang kaki lima yang menjual beraneka ragam kuliner malam , sehingga mampu mendatangkan para pengunjung dari segenap penjuru kota Jepara . Dengan kulinernya yang khas ini ke depannya akan menambah satu lagi tempat wisata di kota Jepara , kita tunggu kiprah pengelola pasar Apung Tradisional Jepara ini .

Bagi warga Jepara dan sekitarnya yang pernah melewati jembatan Kanal pinggir laut ini , akan bangga melihat megahnya pasar Apung Tradisional ini , dengan gaya arsitektur Jawa dan China disertai dengan pewarnaan yang cerah menambah semaraknya pasar ini. Jika sore hari tiba tempat ini juga dapat dijadikan ajang untuk kongkow –kongkow atau nongkrong seluruh anggota keluarga sambil melihat ombak pantai yang sambung menyambung dan juga tenggelamnya sang surya di telan bumi. Sungguh indahnya , selamat mengunjunginya
sumber

Read more ...

Swasta akan Kelola KIM 30 Tahun

Thursday, May 5, 2011

Perusahaan swasta, PT. Mangkubumi Utama Sejahtera akan menjadi pengelola Kawasan Industri Mulyoharo (KIM) Jepara selama 30 tahun ke depan. Hal ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara memberikan persetujuan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan perusahaan asal Semarang tersebut.

Secara resmi, persetujuan dewan disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (25/4). Dipimpin ketua dewan Yuli Nugroho, SE, rapat pripurna dihadiri unsur Muspida, sekretaris daerah, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Jepara.

"Kami telah memastikan jika perjanjian ini akan menguntungkan masyarakat. Apalagi ada klausul yang memberikan hak kepada Pamkab Jepara untuk memutuskan perjanjian jika ternyata investor tidak bisa melaksanakan kewajibannya," kata Wakil ketua DPRD Jepara Aris Isnandar saat ditemui usai rapat pripurna.

Dalam keputusan persetujuan yang disampaikan kepada bupati, DPRD Jepara memberikan persyaratan penting. Selain harus ada klausul save deposit dari investor, perjanjian kerja sama harus menyebutkan adanya sanksi dari Pemkab Jepara jika dalam waktu satu hingga dua tahun tak ada aktifitas apapun dari investor.

Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM mengatakan, kerja sama pengelolaan KIM akan berlangsung dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS). Dengan bentuk ini, pihak swasta harus membangun bangunan siap pakai dan/atau menambah sarana maupun fasilitas. Selanjutnya, pihak swasta berhak mendayagunakan sesuai waktu perjanjian. Sesudahnya, tanah dan bangunan itu harus dikembalikan kepada pemerintah dearah. Pola ini, menurutnya, akan mendatangkan sejumlah keuntungan bagi daerah.

Dalam jangka enam tahun, investor memberikan nilai kontribusi BGS sebesar Rp. 18,4 milyar. Perinciannya, Rp. 1 milyar dibayarkan saat penandatanganan perjanjian BGS, dan sisanya diangsur pada tahun 2012 hingga 2016 masing-masing Rp. 3,49 milyar per tahun.

"Jika dipotong pembiayan KIM yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 10,1 milyar, maka ada selisih pendapatan sebesar Rp. 8,3 milyar. Belum lagi keuntungan dalam bentuk pendapatan pajak dan retribusi daerah saat KIM dimanfaatkan, serta keuntungan lain," kata bupati. Keuntungan lain yang dimaksudkan bupati di antaranya terbentuk kawasan beriat untuk memudahkan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak selesai dilakukan penataan yang menghabiskan pembiayaan Rp. 10 milyar pada 2007, KIM hingga saat ini masih berupa tanah kosong. Kawasan yang menempati lahan seluas 27,2 hektare tersebut, mulai diurug sejak tahun 2003 karena sebelumnya berupa tambak.

Selama penawaran pengelolaan kepada pihak ketiga, PT. Mangkubumi Utama Sejahtera menjadi satu-satunya pihak yang berminat, meski proses tersebut telah diulang dan diumumkan melalui media nasional.

Dalam rencana pengembangan, PT. Mangku Bumi Utama Sejahtera akan membangun Kawasan Industri Mulyoharo sebagai Jepara Industrial Bondedzone. Investor akan menyediakan 94 kavling siap bangun berbagai ukuran antara 548 m² dan 5638 m². Jumlah itu diproyeksikan untuk 19 pabrik dan 75 gudang. Direktur PT. Mangkubumi Utama Sejahtera Ridwan Sastra yakin, banyak investasi yang akan tertanam di kawasan yang dia kelola karena seluruh perizinan dilakukan oleh pengelola bersama kantor bea cukai. Menyediakan fasilitas container ke pelabuhan Tanjung Emas, pihaknya siap melayani kegiatan ekspor-impor selama 24 jam. Pemegang kavling, mendapatkan sertifikat HGB selama 30 tahun. Belum lagi berbagai fasilitas dan infrsstruktur lain yang akan dibangun. (Sulismanto)

Read more ...

Benteng Portugis Bersolek

Tuesday, May 3, 2011

TAHUN 2009 merupakan babak baru bagi keberadaan objek wisata Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Jepara.

Sebab, Kementerian PU memberikan alokasi dana sebesar Rp 10 miliar untuk pengembangan lokasi wisata itu yang memiliki nilai sejarah.

Kabid Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara Zamroni Lestiaza menjelaskan, misi Kementerian PU memberikan anggaran tidak sampai pada arah pengembangan wisata. Meski demikian, dengan alokasi dana pengembangan yang relatif besar itu, Zamroni menjelaskan harus bisa dimanfaatkan untuk mengatrol daya tarik Benteng Portugis bagi wisatawan.

Dia lantas menjelaskan detail rencana pembangunan fasilitas di Benteng Portugis, yakni gapura, plasa, parkir, boulevard, kios, panggung hiburan, tambatan perahu, areal outbound, kolam renang, gardu pandang, kampung portugis, sea food resto, tourism information centre, museum, teater, panggung tertutup, dan tempat bilas.

Pembangunan beragam fasilitas itu dilakukan secara bertahap. Pada 2009 sudah dikucurkan sebesar Rp 150 juta, dilanjutkan pada 2010 dengan dana sebesar Rp 2,1 miliar, dan tahun 2011 ini mendapatkan Rp 1,5 miliar.
''Hingga tahun ini, pembangunan wisata Benteng Portugis masih pada tahap penataan lingkungan, meliputi pembangunan jalan, pagar, tempat parkir, pemasangan paving, dan saluran air,'' kata Zamroni.

Dia menjelaskan, salah satu bangunan yang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung adalah Kampung Portugis. Bangunan yang berfungsi untuk penginapan itu dikonsep mirip bangunan rumah Portugis tempo dulu, sehingga ketika wisatawan datang, bisa mendapatkan sensasi masa lampau. Selain itu, bangunan museum juga diharapkan bisa mempertegas eksistensi Benteng Portugis yang lebih komplit, yakni ada fungsi edukasi.

''Ada juga rencana pembangunan plasa dan kompleks pertokoan, sehingga bisa memberikan beragam pelayanan kepada wisatawan. Tapi, pembangunan itu bersifat stimulan. Artinya, seperti kampung Portugis, Kementerian PU tidak akan membangun secara utuh, tetapi hanya beberapa unit sehingga diharapkan muncul investor, baik dari swasta maupun Pemkab Jepara untuk ikut andil,'' urai Zamroni.

Dengan kondisi itu, lanjutnya, objek wisata Benteng Portugis yang bernilai sejarah berupa bangunan benteng yang kemungkinan peninggalan Portugis (masih dalam proses menunggu penelitian Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala -BP3), bisa semakin memikat dengan tambahan fasilitas yang melengkapi nilai sejarah tersebut.

Kendala

Dia menilai masih ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan itu. Menurut Zamroni, Kementerian PU tidak memberikan kepastian soal akhir dari proyek pembangunan. Padahal, Pemkab Jepara berharap pada 2012 sudah selesai proses pembangunan, sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk pengembangan wisata.
''Tak hanya itu, dalam pengucuran anggaran tidak ada kepastian nominal sehingga setiap tahunnya berbeda-beda. Kami juga harus membuat dan mengajukan proposal setiap tahun, sehingga proses pembangunan kondisinya seperti saat ini,'' jelas Zamroni.

Sementara itu, Samsul Arifin, pengamat pariwisata Jepara, menjelaskan letak geografis wisata Benteng Portugis yang berada di pojok utara Jepara juga menjadi kendala yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, Dia berharap pengembangan wisata Benteng Portugis harus dikonsep secara utuh. Salah satunya adalah keterkaitan seluruh bagian dalam pembangunan yang bernuansa sejarah.

''Pembangunan ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk dari para ahli seni dan budaya agar tidak terjadi kontradiksi antarbagian yang ada. Misalnya yang bagian atas itu dikemas kuno kemudian bagian luar minimalis, tentu kurang tepat. Jadi, harus matang dalam pengembangan wisata ini,'' ungkap Samsul.
Disinggung soal menarik minat investor untuk masuk, ikut mengembangkan wisata Benteng Portugis, Dia mengaku belum yakin. Meski demikan, upaya pengembangan wisata Jepara harus terus dikembangkan sebagai bentuk kecintaan masyarakat Jepara terhadap daerahnya. ''Melihat kondisi yang di pusat kota saja belum maksimal. Tapi, selama dipersiapkan dengan matang untuk pengembangan Benteng Portugis, tetap masih ada peluang. Kalau orang Jepara tidak mau memberi perhatian, apalagi orang luar,'' tandasnya.

Adapun Masun Duri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara memberi saran agar Disparbud mulai berkonsentrasi mencari visualisasi beragam bangunan yang bisa membuat pengunjung merasakan sensasi masa lalu. (24)

Read more ...

Relokasi Pedagang Pasar Mayong Libatkan Pedagang

Friday, February 11, 2011

Pemerintah Kabupaten Jepara tidak meninggalkan pedagang pasar Mayong pada proses relokasi ke bangunan baru. Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar melibatkan paguyuban pedagang dalam penentuan zonasi jenis pedagang. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Arif Darmawan saaat ditemui di kantornya Rabu pagi (9/2). Sebelumnya, Komisi B DPRD Jepara meminta peguyuban pedagang diajak berembug untuk mematangkan rencana tersebut.

Poin paling krusial dalam relokasi tersebut menyangkut penempatan pedagang sembako yang semula direncanakan menempati lantai dua. Pertimbangannya, ketika belanja kebutuhan pokok, pembeli akan melewati lantai satu sehingga memperbesar kemungkinan belanja di luar sembako.
“Namun kami akomodatif terhadap keinginan pedagang sehingga penempatan mereka kami penuhi di satu sebagaimana aspirasi yang disampaikan,” kata Arif.

Dalam beberapa kali sosialisasi, pedagang bersikukuh bahwa keinginan pedagang sembako menempati lantai satu adalah harga mati. Pindahnya pedagang sembako ke lantai satu, membuat beban penampungan di lokasi tersebut menjadi lebih besar dibanding rencana awal. Hal ini berdampak pada sempitnya luasan kios yang akan ditempati. Dengan mengakomodasi perpindahan pedagang sembako, setiap kios hanya akan berukuran 1,5 X 2 meter persegi.

"Apalagi kontruksi bangunan pasar yang dibangun tahun 2010 memang berukuran 4 x3 meter persegi sehingga pembagian luas kios menyesuaikan dengan ukuran itu,” lanjutnya.

Luasan ini menurut Arif akan berdampak pada kesulitan menata display dagangan untuk jenis barang tertentu. Karena itu, jika anggaran masih memungkinkan, dia berharap lanjutan pembangunan pada tahun 2011 ini menggunakan konstruksi dalam ukuran 4 X 4 meter sehingga kios dapat dibagi dalam ukuran 2 x 2 meter.

"Tapi jika pun itu bisa diakomodasi, kami juga harus melakukan sosialisasi kepada para pedagang lagi agar tak timbul persoalan. Pelebaran ukuran kios berdampak pada berkurangnya jumlah kios pada lantai yang sama.

"Ada yang terpaksa harus pindah ke lantai atas,” ungkapnya. (Sulismanto)

Read more ...

Mengukir Kayu Masuk Rekor Muri

Monday, July 19, 2010

Sebanyak 502 pengukir berkumpul di trotoar lapangan Alun-alun Jepara, Sabtu (17/7) sore. Itu kegiatan lomba mengukir kayu dengan jumlah terbanyak, sehingga Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) mencatatnya sebagai rekor baru di Indonesia.

‘’Lomba mengukir dengan jumlah 502 peserta sebagai rekor baru,’’ ujar Deputi Manajer Muri Aryani Siregar saat menghadiri pencatatan rekor tersebut.

Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Jepara Hendro Martojo, termasuk para sesepuh yang pernah menjadi guru mengukir pada era 1970-an, seperti Sarno Supodo, warga Desa Senenan, Kecamatan Tahunan serta Suwarno, warga Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan.

Hendro Martojo mengemukakan, kegiatan itu menjadi media untuk melanjutkan tradisi lomba mengukir yang digelar dalam setiap tahun. Namun, tahun ini dibuat pesertanya lebih banyak.

Dia juga menyebutkan, kegiatan itu sebagai kelanjutan dari penerimaan sertifikasi indikasi geografis mebel ukir Jepara dari Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual Depkum HAM, baru-baru ini.

‘’Karya mebel ukir sudah menjadi indikasi geografis Jepara sehingga legalitas pengakuan dari Depkum HAM ini akan menjadi semacam perlindungan atas karya perajin dalam bidang ukir kayu yang terjaga selama ratusan tahun,’’ papar Hendro.
Berbagai Kalangan Lomba mengukir tersebut diikuti peserta dari pelajar sekolah dasar dan madrasah ibtidaiah, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, kalangan mahasiswa hingga umum. Mereka menempati trotoar lapangan alun-alun.

Saat pelaksanaan diguyur hujan lebat. Namun, para peserta tetap bisa bertahan karena panitia sudah menyediakan tratak pelindung.

Walau demikian, peserta menghentikan sejenak kegiatan mengukirnya ketika hujan turun lebih deras disertai angin.

Suwarno, tokoh pengukir kayu Jepara, menilai, kegiatan tersebut sangat positif. Selain memberi tengara kegiatan mengukir sudah menjadi budaya lintas generasi di Jepara, juga untuk mengingatkan nilai penting regenerasi para perajin.

‘’Desain sekarang kian kontemprorer, walaupun yang klasik masih terjaga. Generasi penerus harus tahu dan terampil seperti para pendahulu mereka,’’ ujarnya.
Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari rombongan pengusaha kayu ukir dari Malaysia yang mengunjungi Jepara sejak Jumat lalu hingga Senin besok. (H15,J4-57)

Read more ...

Tiara Park Water Boom

Wednesday, July 14, 2010

Bupati Hendro Martojo meresmikan wahana rekreasi keluarga Waterboom Tiara Park di jalan Kenari Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan pada Minggu (11/7).

Bupati dalam sambutan mengatakan, adanya wahana baru dari pihak swasta ini sangat mendukung dunia wisata di Jepara. Tiara Park ini mempunyai pangsa pasar khususnya untuk warga Jepara bagian selatan yang jumlahnya 300.000 jiwa.

Bupati memberikan apresiasi kepada pemilik Tiara Park yang telah menangkap peluang dari sektor wisata. ’’Pemkab mendukung langkah pelaku wisata dari swasta ini,’’ kata Hendro.

Salah satu bentuk dukungan pemkab, katanya, adalah mengaspal jalan menuju ke lokasi wisata. Bupati berharap, pengelola memberikan pelayanan yang baik kepada para pengunjung.
Mencapai Seribu Orang ’’Saat soft opening sebulan kemarin, puncak pengunjung di hari Minggu mencapai seribu orang. Antusias dari warga inilah yang bisa memacu dunia wisata di Jepara,’’ ungkapnya.

Manajemen Tiara Park sendiri melibatkan pekerja yang sebagian besar dari penduduk sekitar. Menurut Paramita, manajer tempat wisata itu, 95 persen pegawainya penduduk lokal. Bahkan untuk pengelolaan parkir diserahkan ke pemerintah desa. Objek wisata yang tutup pada setiap hari Senin ini dibangun di lahan seluas 4 hektare dengan biaya Rp 4 miliar.

Ada enam wahana wisata keluarga ditawarkan objek wisata ini yakni kolam arus, ATV arena, outbound, Flying Fox, 3D movie theatre, dan kolam renang dengan kedalaman 50 cm, 80cm, 90 cm, 1,5 m, 2 m, dan 3 meter.

’’Untuk kolam 50 cm dan 80 cm, kami berikan kepada anak-anak fasilitas tersebut. Sedangkan flying fox, saya rasa ini akan menjadi idola bagi pengunjung selain water boomnya.Di Tiara Park ini, juga telah menggunakan standar keamanan yang ditetapkan, sehingga semua fasilitas hiburan akan aman bagi pengunjung,’’ jelasnya.

Selain fasilitas wahana hiburan, pengelola hiburan juga menyediakan fasilitas mushala. Tempat wisata yang berada di sebelah selatan lapangan Kenari Purwogondo ini setiap harinya dibuka pada pukul 09.00 dan tutup pada pukul 17.30, khusus untuk Jumat dibuka pukul 13.00-17.00. Setiap pengunjung dibebaskan menikmati semua fasilitas yang ada hanya dengan membayar karcis masuk sebesar Rp 25.000 untuk dewasa dan untuk anak-anak Rp 20.000.(J4-36)

Read more ...

Mebel Ukir Jepara Terima Hak Indikasi Geografis

Thursday, June 3, 2010

Setelah menanti waktu yang cukup lama, Pemerintah Kabupaten Jepara akhirnya menerima Hak atas Kekayaaan Intelektual (HaKI) berdasar Indikasi Geografis untuk Mebel Ukir Jepara dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, Kamis (27/5) lalu. Sertifikat diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Patrialis Akbar, kepada Bupati Jepara, Hendro Martojo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pada kesempatan tersebut Bupati Jepara didampingi Wakil Ketua DPRD Jepara, Ketua Komisi B DPRD Jepara serta beberapa kepala SKPD terkait.

HaKI Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menentukan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam da n manusia yang dijadikan atribut barang tersebut.

Menurut Bupati Jepara Hendro Martojo, manfaat Indikasi Geografis (IG) Mebel Ukir Jepara adalah untuk menjamin kepastian hukum mengingat jangka waktu perlindungannya tidak terbatas selama ciri dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan masih ada. Diterimanya IG dapat menjaga kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan sumberdaya alam dan manusia. Sedang dari sisi ekonomi dapat membuka peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang yang dilindungi IG. “Mulai sekarang, masyarakat Jepara sudah bisa menempelkan atribut indikasi geografis pada produk mebel dan ukiran yang dihasilkan” tegas Hendro.

Jepara Indikasi Geografis Produk (JIP)

Sementara itu Kepala Bagian Humas Setda Jepara mengatakan bahwa untuk mempertahankan, melindungi dan melindungi produk Mebel Ukir Jepara, dalam waktu dekat akan dibentuk Jepara Indikasi Geografis Produk (JIP). Menurut Hadi, lembaga atau forum ini kelak menjadi wadah komunitas pelaku industri mebel dan ukiran, dan masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat Hak Indikasi Geografis.

Ditambahkan Hadi, JIP nantinya juga bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, dan pengawasan kualitas produk Indikasi Geografis dan berwenang menentukan keanggotaan Mebel Ukir Jepara. “Intinya, JIP menjadi wadah bagi pelaku industry mebel, masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun kesadaran dan kesepahaman pengembangan Mebel Ukir Jepara”, kata Hadi Priyanto
Disamping itu menurut Hadi Priyanto, untuk memperkuat branding kota Jepara sebagai pusat ukir dunia, direncanakan akan dilaksanakan lomba ukir dan sekaligus pencatatan rekor muri mengkukir terbanyak dalam acara yang bertajuk “ Mengukir Budaya Jepara”. Acara ini direncanakan akan digelar di alun-alun Jepara tanggal 17 Juli 2010 dan diikuti oleh 461 peserta yang terdiri dari tingkat SD,SMP/MTs, SMA,SMK,MA serta mahasiswa dan Umum(*)

Read more ...

Rumput Laut Kekuatan Ekonomi Baru di Karimunjawa

Wednesday, May 26, 2010

Rumput laut yang mulai dibudidayakan secara intensif tahun 2003, ternyata telah menjadi salah satu kekuatan baru ekonomi masyarakat Karimunjawa. Dengan luas budi daya 1.282 hektare yang dilakukan oleh 824 orang pembudidaya di perairan Karimunjawa, Kemujan ,dan Parang, kawasan wisata ini bisa menghasilkan rumput laut 3.500 ton basah per tahun dengan harga Rp. 1000 – Rp. 1200 / kg. Dengan demikian pertahun Karimunjawa menghasilkan rumput laut senilai Rp. 3,5 miliar lebih.

Namun demikian menurut Bupati Jepara Hendro Martojo, jumlah ini masih bisa ditingkatkan, mengingat luas pertanian perairan yang masih cukup luas dan juga dengan pemanfaatan atau penggunaan bibit unggul. ”Apalagi kalau petani tidak menjual dalam kondisi basah, tetapi kering asin yang harganya di tingkat pembudidaya mencapai Rp. 10.000 / kg” ujar Hendro Martojo saat mengunjungi areal rumput laut yang dikelola kelompok Zulkifar di Legon, Glaman, Kemujan. Saat berada di kawasan ini Bupati yang didampingi sejumlah SKPD terkait, sempat mengadakan dialog dengan puluhan petani rumput laut yang menghampiri Bupati dengan menggunakan perahu.

Menurut ketua kelompok Zulkifar, Maslikun (31) kelompok yang terdiri dari 14 petani aktif ini telah mulai menikmati hasil pertanian mereka. Ia mengaku tidak ada kesulitan untuk pemasarannya, sebab di Karimunjawa saat ini telah terdapat 25 orang pengepul dan 4 orang pedagang besar. Harga menurut Maslikun juga cukup baik dan bersaing. ”Dulu pernah harga hanya sebesar Rp. 700 – Rp. 800 / kg, tapi sekarang mencapai Rp. 1000 – Rp. 1200 / kg” ujar Maslikun.

Maslikun juga menjelaskan seperti halnya budidaya rumput laut di daerah lain, pembudi daya di Karimunjawa juga menghadapi jenis penyakit ice-ice, lumut dan ikan Semadar serta penyu. ”Karena itu perawatan rutin selalu kami lakukan” ujar Rokhiman dari Kelompok Alga Jaya. Pindah ke lokasi baru juga merupakan alternatif ketika perairan telah kotor, tambahnya.

Di Karimunjawa, budidaya bisa dilakukan selama 7 – 8 bulan. Sebab saat musim baratan selama 5 bulan tidak bisa dilakukan budidaya karena gelombang cukup tinggi.

Bantuan Bibit

Saat mereka bertemu dengan Bupati di lokasi budidaya di Legon Glaman, para petani berharap bisa mendapatkan bantuan bibit unggul. ”Bibit yang ada sudah beberapa kali di panen sehingga kurang produktif lagi. Namun bibit unggul yang baik per kilogram mencapai Rp. 3000” ujar Maslikun.

Menanggapai persoalan ini Bupati meminta kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodir permintaan para petani ini dalam anggaran yang akan datang. ”Dislutkan juga diharapkan melakukan pembinaan secara intensif agar budidaya rumput laut tetap bisa menjadi bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat”. Ujar Hendro Martojo. Ia juga memberikan apresiasi terhadap perawatan rumput laut yang sebagian dilakukan oleh isteri nelayan.

Menurut Hendro Martojo, pemberdayaan ekonomi msyarakat melalui budidaya rumput laut tidak hanya bermakna ekonomis sesaat, tetapi juga memiliki makna strategis dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam di Karimunjawa. Kalau masyarakat sudah sejahtera tentu mereka tidak akan melakukan pengrusakan potensi laut yang ada. ”Potensi laut merupakan kekayaan dan daya tarik utama Karimunjawa. Karena itu potensi ini harus kita jaga bersama” pinta Bupati Hendro Martojo. (HD/Humas)

Read more ...

Built SPPBE in Jepara, To Cover the Needs Liquefied petroleum gas

Wednesday, September 30, 2009

To cover the needs of LPG in Jepara region, has built Charging Station and Freight Bulk Liquefied Petroleum Gas (SPBE) in the Mulyoharjo village. As known, the energy conversion program is included in the final stage. Providing subsidies on kerosene ended in June. Further subsidy funds directed at LPG consumption of 3 kg for lower middle income people.

Ability LPG stations per day produces 30 tons of gas to the public. Though LPG demand in the district of Jepara reached 110.3 tons per day. Thus, ideally there are three SPPBE on to serve as many as 293,941 Target Households (RTS). Thus said Mulyaji, Head of Secretariat for Economic Affairs of Jepara.

Meanwhile, Development LPG stations are still the full authority of PT Pertamina. Jepara regency just providing recommendations where and also gives permission HO and environmental impact assessment (AMDAL). Number of development based on the decision SPPBE Pertamina, which in every district there are only two stations. SPPBE development is also required, must be able to spend a minimum of 30 tons per day.

Read more ...